Moratorium Izin Tambang Pasir Dicabut, Agus Setiawan: Jangan Lupa Lakukan ‘Law Enforcement’

Agus Setiawan.
Lumajang, Motim - Moratorium izin tambang pasir di Kabupaten Lumajang segera dicabut. Pengusaha sekaligus pengamat ekonomi, Agus Setiawan pun menilai itu merupakan langkah yang tepat. Apalagi jika disertai dengan tindakan tegas untuk menata pertambangan pasir agar lebih baik.

“Sejak awal dulu seharusnya tidak ada moratorium. Karena moratorium itu adalah langkah yang mubazir. Karena kelemahan di kita, di Pemerintah Indonesia, kabupaten, atau yang lain, di law enforcement (penegakan hukum),” ucapnya, Kamis (17/9).

Jadi, ketika moratorum dilaksanakan, seharusnya penegakan hukum itu juga harus dilakukan terhadap pelangaran yang ada. “Terhadap tambang ilegal, pengusaha tambang tidak mau membayar pajak, itu dilakukan penindakan. Ditata sedimikan rupa, sehingga mereka akhirnya jera, tidak lagi melakukan kegiatan yang ilegal,” ucapnya.

Namun jika moratorium jalan, tapi tambang ilegal jalan, maka akan membuat jumlah permasalahan. “Akhirnya membuat efek berantai, ketika ilegal tetap jalan, mereka tidak mendapat SKAB (Surat Keterangan Asal Barang), tidak bayar pajak sehingga jual lebih murah. Sehingga perusahaan yang legal, yang membayar pajak, mereka tak bisa bersaing. Akhirnya SKAB untuk 3-4 kali, itu sudah terjadi di lapangan,” ujarnya.

Ia pun bersyukur, ketika moratorium izin pasir telah dicabut. Tinggal selanjutnya dilakukan tindakan tegas demi menata pertambangan pasir lebih baik lagi. Agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak pasir juga bisa optimal.

“Sekarang kita bersyukur moratorium sudah dicabut, tapi jangan lupa lakukan law enforcement. Karena itu paling penting. Kalau pemerintah tidak bisa melakukan law enforcement pada penambang ilegal ataupun legal, tata kelola tambang akan susah diperbaiki,” ujar Ketua Pemuda Pancasila Lumajang itu.

Bicara cara peningkatan PAD dari pajak pasir secara efektif, menurutnya sudah ada peraturan yang mendukung itu. “Selain kita sudah punya Undang-undang Minerba, Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah, kita juga punya Perda Pasir, juga ada Peraturan Bupati juga,” kata dia.

Tapi kata Setiawan, ada satu kewenangan pemerintah daerah yang belum dilaksanakan, yaitu untuk melakukan pengawasan. “Di kita masalah pasir hanya terkait dengan SKAB, seolah-olah dengan membeli SKAB itu sudah selesai. Padahal itu adalah langkah awal,” tegasnya.

Ia juga berharap, SKAB sebaiknya segera dilakuan secara elektronik. “Dimana SKAB itu bisa dikontrol, selain elektronik, e-pajak, mekanisme pelaporan pajaknya juga harus sesuai dengan undang-undang,” pungkasnya. (fit/cho)