Wabup: IPM Lumajang Naik, Namun Daerah Lain Juga Naik

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menemui para pemuda yang tergabung dalam Poros Suwandak. (fit)

Lumajang, Motim - Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Poros Suwandak mendatangi Pemkab Lumajang untuk menyampaikan aspirasi. Salahsatunya adalah mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lumajang yang dianggap masih rendah.

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Lumajang pada 2019 adalah 65,33. Atau berada di posisi ketiga dari bawah se-Jawa Timur. Namun Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menyebut, IPM Lumajang sebenarnya mengalami peningkatan. Tapi di sisi lain, daerah lainnya di Jatim, juga mengalami peningkatan. Sehingga posisi Kabupaten Lumajang masih di bawah.

“IPM kita tidak turun, naik, tapi kabupaten lainnya juga naik. Ini PR bagi kami, untuk menaikkan IPM ini,” ucapnya. Pada 2017 IPM Lumajang di angka 64,23 kemudian naik pada 2018 di 64,83, dan naik lagi pada 2019 di 65,33.

Wabup menegaskan, pihaknya akan berusaha untuk terus meningkatkan IPM dengan berbagai cara. Salahsatunya melalui sekolah informal, yakni Kejar Paket A, B, dan C yang jumlahnya terus ditambah. “Ini salahsatu cara untuk meningkatkan IPM itu,” ucapnya.

Cara lainnya adalah, bagaimana banyak mahasiswa dari Lumajang atau luar daerah yang berkuliah di perguruan tinggi di Lumajang. Karena jumlah mahasiswa yang kuliah di kampus pada suatu daerah mempengaruhi IPM daerah tersebut.

“Salahsatu indikator indeks untuk IPM itu dari mahasiswa. Jadi begitu ada mahasiswa dari Lumajang kuliah di Surabaya atau daerah lainnya, maka indeksnya akan masuk ke Surabaya atau daerah tersebut. Meskipun dia warga Lumajang, KTP-nya Lumajang. Maka kita berupaya akan banyak mahasiswa yang kuliah di Lumajang,” terangnya.

Pemkab juga akan terus memberikan beasiswa bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu. Apalagi ada janji Thoriq-Indah yang akan memberikan beasiswa pada 1.000 mahasiswa. “Janji kami seribu mahasiswa itu selama 5 tahun, jadi tiap tahun bisa 200 mahasiswa,” katanya.

Namun pada 2019, yang daftar dan memenuhi syarat ada 121 mahasiswa. Kemudian pada 2020 masih ada sekitar 80 mahasiswa. “Kami terus mensosialisasikan di perguruan tinggi. Jadi kami tetap komitmen, sebagaimana untuk meningkatkan IPM,” ucap dia.

Sementara untuk tingkat SD/SMP dan sederajat, pihaknya telah memberikan bantuan operasional sekolah. Sehingga tidak ada lagi sekolah yang melakukan pungutan. Jika terpaksa ada pungutan, maka wajib meminta izin dari bupati.

“Kalau SMA/SMK sekarang kan sudah menjadi wewenang Pemprov Jatim,” pungkasnya. Ia menambahkan, di tahun ini pembangunan daerah memang tidak begitu maksimal, karena adanya pandemi Covid-19. Bukan hanya Lumajang saja, daerah lainnya juga sama. Harapannya, pandemi segera berakhir dan bisa lebih fokus melakukan pembangunan. (fit)