Bupati Lumajang: Omzet Pengelolaan Perhutanan Sosial Capai Rp 17 M Setahun

Rakor Sinergitas dan Kolaborasi Kementerian/Lembaga
Lumajang, Motim - Bupati Lumajang Thoriqul Haq telah memaparkan perhutanan sosial di Lumajang dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas dan Kolaborasi Kementerian/Lembaga dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi beserta Kementerian Lingkungan Hidup RI di Bandung, Jum'at (27/11).

Dalam kesempatan itu, Thoriq menegaakan, Lumajang memiliki potensi hutan yang luar biasa. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan sosial dan dinamika sosial budaya, hutan di Lumajang ada gang dikelola sebagai perhutanan sosial. Seperti yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Lestari, Desa Burno Kecamatan Senduro.

Bupati menyebut, omzet yang diperoleh dalam pengelolaan perhutanan sosial itu mencapai Rp 17 miliar per tahun. Hasil tersebut didapat dari berbagai unit usaha seperti pisang kirana, produksi olahan keripik, industri susu sapi, ternak, kopi, hingga sadapan pohon damar.

"Harapan kami semua stakeholders berkolaborasi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial ini," harapnya.

Di sana juga ada Wana Wisata Siti Sundari yang menawarkan keindahan alam dan berbagai spot menarik di dalamnya. Thoriq menjelaskan bahwa tempat tersebut menjadi tempat geliat ekonomi baru yang turut menggerakkan perekonomian masyarakat Kabupaten Lumajang.

Selain di Desa Burno, kawasan perhutanan sosial yang rencana dikelola adalah Bumi Perkemahan Glagah Arum di Desa Kandangtepus, Kecamatan Senduro. "Perencanaan Buper Glagaharum sudah melalui proses Perjanjian Kerjasama antara Perum Perhutani, LMDH dan Pramuka Kwarcab Lumajang," ujarnya.

Thoriq menambahkan, kini Ranu Pani menjadi fokus utama yang dilakukan pengembangan. Ranu Pani masuk dalan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pengembangan akan dilakukan Pemkab Lumajang di Ranu Pani dengan membangun berbagai sarana dan prasarana penunjang.

Agar pengelolaannya optimal, Cak Thoriq berharap agar dilakukan interkoneksi antar desa, LMDH dan kecamatan. "Selain itu, perlu ada intervensi Pemerintah Pusat dalam memaksimalkan potensi agrowisata, agroforestry dan silvopastural di Kabupaten Lumajang," pungkasnya. (fit)