Wabup Lumajang: Pemerintah Bisa Belanja Langsung ke UMKM

Wabup menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur bersama kepala daerah lainnya. (*)
Lumajang, Motim - Pemkab Lumajang terus berusaha menguatkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19. Salahsatunya dengan belanja barang dan jasa langsung ke UMKM.

Pemkab Lumajang juga sudah menggunakan sistem pengadaan barang dan jasa secara digitalisasi melalui UMKM. Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati mengatakan, hal itu bisa dilakukan asalkan di bawah Rp 50 juta.

"Ini sudah mulai dilakukan soal belanja online, jadi pembelian pengadaan barang di bawah Rp 50 Juta itu langsung bisa online ke perorangan, boleh juga ke UMKM yang sudah terdaftar di bagian pengadaan barang dan jasa," ujarnya, Kamis (19/11).

Hal itu dikatakan wabup usai menghadiri Launching Pemanfaatan e-Marketplace Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Toko Daring Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) Si Master dan Si Layar di Gedung Dyandra Convention Center, Surabaya.

Dalam kesempatan itu, Lumajang juga menerima Penghargaan Atas Komitmen untuk Perubahan Budaya Kerja Menuju Modernisasi Pengadaan Barang/Jasa, dan Meningkatkan Peran Serta UMKM Jawa Timur. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kepada Indah Amperawati.

Wabup berharap, penghargaan ini dapat dijadikan sebagai motivasi oleh semua instansi pemerintahan di Lumajang. "Saya berharap, penghargaan yang diterima ini dapat menjadi motivasi untuk penggunaan sistem dengan baik di semua instansi pemerintah," ujarnya.

Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah menjelaskan, saat ini inovasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus diinisiasi. Salah satu inovasi terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah Jatim Bejo. Jatim Bejo adalah transformasi digital dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut dia, Jatim Bejo merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan peran serta UMKM dalam kegiatan belanja pemerintah. Seperti halnya arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

"Seperti halnya pesan yang disampaikan Bapak Presiden dalam Rakornas Rabu (18/11/2020) kemarin. Jadi, setiap pengadaan dan barang jasa di bawah Rp2,5 Miliar diwajibkan untuk menyerap produk usaha mikro, sementara di atas 2,5 Miliar harus menyerap produk usaha kecil dan menengah," jelas dia. (fit)