Tipikor Selidiki Dugaan Korupsi TKD di Lumajang

Kepala Bidang Bina Pemdes DPMD Lumajang, Dadang Arifin
Lumajang, Motim - Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sat Reskrim Polres Lumajang telah menyelidiki dugaan korupsi terkait pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) oleh semua kepala desa (kades) di Kabupaten Lumajang.

Kasat Reksrim, AKP Masykur melalui Kanit Tipikor, Ipda Muljoko, SH ketika dikonfirmasi Memo Timur, membenarkan informasi tersebut. Pihaknya juga telah memanggil pihak Asosiasi Kepala Desa (AKD) Lumajang untuk klarifikasi.

Tak hanya itu, Tipikor juga meminta dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan TKD dari semua desa di Lumajang. Ditanya sejauh mana penanganan persoalan ini, Ipda Muljoko menegaskan, saat ini masih dalam proses. “Masih kami pelajari,” tegasnya.

Ia menambahkan, dugaan korupsi ini berawal dari adanya laporan dari mantan Kepala Desa Grati, Ismantoro melalui kuasa hukumnya pada Polres Lumajang. Kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Polres Lumajang.

Sementara Ketua AKD Lumajang, Suhanto ketika dikonfirmasi Memo Timur, untuk menanggapi persoalan ini, enggan memberikan keterangan.

Sedangkan pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Lumajang ketika ditanya, belum menerima informasi resmi dari pihak Polres Lumajang terkait hal ini. “Secara resmi saya belum tahu permasalahannya karena kita tidak ada tembusan juga. Tapi secara informal memang ini ada kaitannya dengan pengelolaan TKD di Kabupaten Lumajang,” kata Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Lumajang, Dadang Arifin, Senin (18/1/2021).

Menurutnya, pengelolaan TKD sudah diatur dalam Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa. Intinya, kata dia, TKD dikelola oleh Pemdes dan hasilnya menjadi pendapatan asli desa.

“Di salahsatu pasal disebutkan, hasil pengelolaan TKD, merupakan pendapatan asli desa yang disetor secara bruto ke rekening kas desa melalui bendahara. Dan penggunaanya, terutama digunakan untuk tunjangan kades dan perangkat desa,” ucapnya.

Untuk pengawasannya, Dadang menyebut, sesuai regulasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian camat juga melaporkan pengelolaan TKD kepada bupati.

Ia menambahkan, dengan adanya dugaan korupsi pengelolaan TKD yang ditangani Polres, Dadang menyampaikan, ini menjadi momentum bagi desa agar lebih tertib lagi ke depannya. “Saya kira ini momentum yang bagus untuk desa berbenah,” ujarnya. (fit/cho)