Satu Orang Bisa Daftarkan 10 Sertifikat Melalui PTSL

Satu Orang Bisa Daftarkan 10 Sertifikat Melalui PTSL
Penyuluhan program PTSL di Desa Sukorejo
Lumajang, Motim - Sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tiap desa terus dilakukan. Kali ini sosialisasi tersebut dilaksanakan di Desa Sukorejo, Kecamatan Kunir, Senin (8/2/21) sekira pukul 20.00 WIB.

Dalam sosialisasi itu melibatkan perwakilan dari Badan Pertanahan Negara (BPN), Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD), Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Sat Reskrim Polres Lumajang.

Kades Sukorejo, Sismi Wahidah kepada Memo Timur mengaku senang karena tahun ini desanya mendapatkan kuota lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mendapat 217 sertifikat. “Semoga tahun ini bisa berjalan lebih lancar,” tutur Kades Sukorejo.

Pada tahun 2021, pihaknya mendapatkan kuota sebanyak 1300 sertifikat, dan pendaftarannya dimulai terhitung sejak usai sosialisasi hingga bulan Oktober nanti. Ia berpesan, agar tanah yang masih bermasalah supaya tidak ikut didaftarkan dalam program ini.

“Tidak ada biaya dalam pembuatan sertifikat jika melalui program PTSL. Namun, untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti pengukuran tanah, batas tanah tetap ada. Biayanya kurang dari 500 ribu,” jelasnya.

Perwakilan dari BPN, Agus Patrianto selaku seksi Penataan dan Pemberdayaan kepada Memo Timur menjelaskan, jika penentuan kuota tiap desa tidaklah sama. Semua itu tergantung potensi yang ada di masing-masing desa. “Dilihat dari potensinya, andai kata kuota yang diberikan BPN tidak terpenuhi tidak masalah,” jelas Agus.

Pihaknya akan memproses semua berkas yang diajukan ke BPN melalui pihak desa, khususnya tanah yang tidak sedang dalam sengketa. “Klo tanahnya masih bermasalah, harus diselesaikan dulu di tingkat desa. Dari BPN tidak dipungut biaya sepeser pun,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kanit Tipidkor, Ipda Muljoko, SH menyampaikan jika pihaknya hanya melakukan upaya antisipasi agar program PTSL bisa berjalan sesuai harapan. Dengan adanya program PTSL tersebut, ia berharap supaya persoalan kepemilikan tanah di Lumajang bisa tuntas.

“Kesempatan ini tolong digunakan sebaik mungkin, karena ini gratis. Jika dikenakan biaya lebih dari 500 ribu, itu termasuk pungutan liar, bisa dilaporkan ke Polres,” katanya.

Besaran luas tanah yang hendak disertifikatkan tidak berpengaruh pada biaya pra pengurusan sertifikat bila melalui program PTSL. Satu orang bisa mendaftarkan 10 sertifikat sekaligus. “Luas tanah 2 hektar dengan yang 10 hektar biayanya sama, 1 orang boleh daftar lebih dari satu sertifikat,” jelas Kanit Tipidkor.(cw7/cho)