Petani Senduro Datangi DPRD Lumajang Menolak ‘Tukar Guling’

Petani Senduro Datangi DPRD Lumajang Menolak ‘Tukar Guling’
Aksi Petandi Senduro di Depan Kantor DPRD Lumajang
Lumajang, Motim - Sekitar 100 petani dari Kecamatan Senduro mendatangi Kantor DPRD Lumajang, Senin (5/4/2021) pagi. Melalui wakil rakyat, mereka menyampaikan tuntutan atas sejumlah persoalan yang ada. Salahsatunya menolak adanya pertukaran lahan di kawasan sana.

Ada 5 poin utama tuntutan dari Petani Senduro. Pertama, meminta Perhutani melakukan penataan Batas Kawasan Hutan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tanggal 12 Februari 2001.

“Tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan, Bab I Pasal 4 dan PP Nomor 44 Tahun 2004 tanggal 18 Oktober 2004 Pasal 16 tentang Tata Batas Kawasan Hutan dengan Memperbarui BATB (Berita Acara Tapal Batas),” ujar Penanggungjawab Aksi, Lulik.

Kedua, menolak ‘tukar guling’ yang ada di wilayah Kecmatan Senduro seperti yang ada di Desa Burno dan Kandangtepus. Karena tidak sesuai dengan kemampuan keuangan masyarakat. Ketiga, menolak penggusuran sepihak lahan garapan seperti yang ada di Desa Burno dan Desa Kandang Tepus.

Keempat, menolak jalan Dusun Karanganyar, Desa Burno dijadikan jalan wisata, karena membahayakan rakyat. Kelima, meminta perlindungan Hutan Adat di wilayah Tengger terutaman Desa Argosari dan Ranu Pani.

Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor DPRD Lumajang, sejumlah perwakilan petani menemui anggota DPRD.

Sementara Wakil Ketua DPRD Lumajang, H. Bukasan pada wartawan menyampaikan, tidak mungkin ada proses tukar guling jika masih belum ada kejelasan terkait mekanisme atau proses tukar guling tersebut.

“Tidak akan ada proses tukar guling sebelum semuanya jelas,” ungkapnya.

Ia juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir terkait adanya isu penggusuran. “Tidak mungkin ada penggusuran,” ungkapnya.

H. Bukasan menambahkan, jika pemerintah atau pihak terkait melakukan pembangunan di kawasan yang ada di sana, sebaiknya jangan sampai menghilangkan hak warga. “Jangan sampai menghilangkan hak-hak warga yang ada di sana,” ucap dia.

Pihaknya juga akan melakukan koordinas dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti keluhan dan tuntuan dari masyarakat Kecamatan Senduro itu. (fit)